FAKTACIREBON.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna penting pada Jumat (4/7/2025) untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Kegiatan yang dipimpin unsur pimpinan DPRD ini turut dihadiri oleh Bupati Cirebon, Imron, serta Forkopimda dan seluruh kepala perangkat daerah. Agenda tersebut menjadi momentum strategis dalam menelaah ulang arah kebijakan fiskal daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya fokus anggaran pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Mereka menekankan agar anggaran tidak hanya berputar pada belanja rutin, melainkan memberi dampak langsung kepada masyarakat kecil.
“Alokasi anggaran wajib berpihak pada kebutuhan dasar rakyat, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian,” ujar Solekha, anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Fraksi PKB menyampaikan agar perubahan anggaran tidak bersifat administratif semata. Mereka menekankan pentingnya kebijakan berbasis kebutuhan lapangan dan pembangunan yang merata, terutama untuk daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan konsisten. “Inovasi pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur ekonomi harus jadi perhatian,” kata Agus Ramdhoni, anggota Fraksi Gerindra.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM dan sektor pariwisata. Mereka menginginkan program yang berdampak besar bagi ekonomi lokal agar dijadikan prioritas utama.
Fraksi PKS mengingatkan agar perubahan anggaran dijalankan secara akuntabel dan transparan. “Kami mendorong perencanaan yang matang dan tidak sekadar revisi administratif,” tegas Ratna Utari dari Fraksi PKS.
Tak kalah penting, Fraksi NasDem menekankan pentingnya data akurat dalam proses perubahan anggaran. “Setiap penyesuaian harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Yuki dari Fraksi NasDem.
Sedangkan Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya kolaborasi antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih program. Mereka menekankan sinergi, efisiensi, dan hasil nyata sebagai orientasi perubahan RAPBD.
Rapat paripurna ini merupakan tahapan awal pembahasan yang akan dilanjutkan dengan jawaban resmi Bupati atas pandangan umum fraksi sebelum masuk tahap final pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.
