FAKTACIREBON.ID – Pimpinan dan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pada Senin (17/2/2025).
Pembahasan berfokus pada kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran untuk tahun 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap alokasi anggaran pendidikan.
“Kami berkomitmen untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon melalui alokasi anggaran yang tepat,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin, menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti luas wilayah yang berdampak pada pembangunan sekolah dan permasalahan penyerahan ijazah bagi siswa. Ia mendorong agar kendala ini segera dituntaskan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, menambahkan bahwa akses transportasi menuju SD-SMP satu atap di Losari masih menjadi kendala.
“Mobil hanya bisa masuk dari Jawa Tengah, sementara sepeda motor masih bisa melewati akses yang ada,” jelasnya.
Masalah lain juga diangkat oleh Muhlisin, anggota Komisi IV lainnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak sekolah swasta menghadapi tunggakan yang berdampak pada tertundanya penyerahan ijazah siswa.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid PSMK) Disdik Jabar, Edi Purwanto, menyatakan bahwa hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2025.
“Kami masih menunggu kejelasan apakah program fisik ini akan masuk dalam kebijakan efisiensi anggaran atau tidak,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa kewenangan pembangunan sekolah saat ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Hingga saat ini, belum ada sekolah penerima bantuan DAK fisik yang ditetapkan, meskipun bimbingan teknis seharusnya sudah dimulai bulan ini.
Di sisi lain, program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bersumber dari bantuan pusat juga mengalami hambatan di daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat.
Pada tahun 2025, Gubernur Jawa Barat terpilih akan memprioritaskan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan inventarisasi data di semua jenjang pendidikan.
“Jawa Barat memiliki sekitar 5.000 sekolah dan 2 juta siswa SMA dan SMK yang harus diperhatikan dalam perencanaan anggaran,” tutupnya.
