FAKTACIREBON.ID – Evaluasi LKPJ Bupati Cirebon Tahun 2024 menjadi agenda penting Komisi IV DPRD bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. Rapat kerja digelar Kamis (10/4/2025) sebagai bagian dari pengawasan program daerah. Ketua Komisi IV, Muchyidin, menyebut forum ini vital untuk membedah capaian dan kendala pelayanan sosial.
Diskusi berlangsung terbuka dan penuh masukan. Komisi IV menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial yang selama ini masih banyak ditemukan kekeliruan. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada efektivitas penyaluran bantuan ke masyarakat.
Menurut Muchyidin, keberlanjutan bantuan sosial harus dibarengi perbaikan sistem dan realisasi usulan yang selama ini banyak terhambat keterbatasan anggaran. “Contohnya, dari 3.000 penyandang disabilitas, hanya 100 yang bisa menerima bantuan. Ini perlu perhatian serius,” ungkapnya.
Sementara itu, angka pengangguran di Kabupaten Cirebon yang mencapai 23.000 jiwa menjadi catatan penting bagi Disnaker. DPRD mendorong Disnaker lebih aktif menjalin sinergi dengan sektor industri guna meningkatkan serapan tenaga kerja lokal.
Kepala Dinas Sosial, Indra Fitriani, menyampaikan bahwa pada Mei 2025 sistem DTKS akan diganti dengan Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTESN). Transformasi ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dari pemerintah pusat.
“Melalui DTESN, kami berharap distribusi bantuan lebih akurat dan efisien. Evaluasi ini kami jadikan refleksi agar ke depan pelayanan sosial semakin baik,” ujar Indra.
Rapat kerja berlangsung kondusif dan mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola sosial serta mengurangi pengangguran.
