FAKTACIREBON.ID – Aspirasi Masyarakat Cirebon menjadi perhatian utama dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, yang dilaksanakan di Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, pada Jumat (17/10/2025).
Dalam agenda tersebut, Sophi berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga, mulai dari perbaikan jalan hingga peningkatan layanan kesehatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Sophi menyampaikan bahwa dua isu prioritas yang sedang menjadi fokus DPRD dan pemerintah daerah adalah perbaikan infrastruktur jalan serta optimalisasi layanan kesehatan berbasis BPJS.
Kedua hal tersebut dinilai sangat mendesak untuk segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyepakati pergeseran anggaran sebesar Rp85 miliar.
Dari total dana tersebut, sekitar Rp19 miliar difokuskan untuk mendukung sektor kesehatan, sementara sisanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan, terutama di wilayah Cirebon bagian timur yang banyak dikeluhkan masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendasar. Jalan yang rusak tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga menekan laju pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Sophi dalam sambutannya.
Ia menambahkan, perbaikan jalan akan terus diupayakan secara bertahap agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Sophi mengungkapkan bahwa Kabupaten Cirebon tahun ini belum memperoleh status Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS karena tingkat kepesertaan aktif masih sekitar 72 persen, di bawah standar nasional yang mencapai 80 persen.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp19 miliar untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Program ini akan dijalankan melalui dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun, serta melibatkan peran aktif Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa agar masyarakat miskin dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.
Sophi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar dana publik benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan kebijakan ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Nunung, perwakilan warga Desa Cipeujeuh Wetan, menyampaikan terima kasih atas perhatian DPRD terhadap permasalahan infrastruktur dan kesehatan. Ia berharap agar kebijakan yang telah dibuat dapat segera direalisasikan dan diawasi secara ketat.
“Kami mendukung penuh langkah DPRD dan pemerintah daerah, tapi kami juga ingin hasilnya nyata dan dirasakan langsung oleh warga,” ucapnya.
Melalui kegiatan reses ini, hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin erat. Aspirasi masyarakat Cirebon yang disampaikan secara langsung akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.
