FAKTACIREBON.ID – Reformasi birokrasi menjadi tonggak penting dalam perjalanan Pemerintah Kota Cirebon menuju tata kelola yang adaptif dan modern. Pada tahun 2025, Pemkot Cirebon sukses menorehkan prestasi dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,14 kategori A– (Memuaskan), naik lebih dari 11 poin dari tahun sebelumnya.
Peningkatan ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh ASN untuk menghadirkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan perubahan budaya kerja menuju sistem yang kolaboratif dan berintegritas.
“Kita tidak hanya mengejar nilai, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya saat penyerahan hasil evaluasi di Balai Kota, Senin (20/10/2025).
Effendi juga menyampaikan bahwa Kota Cirebon tengah mempersiapkan diri memasuki fase Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dengan visi menciptakan birokrasi kelas dunia.
“Digitalisasi menjadi kunci untuk mempercepat proses, meminimalkan tumpang tindih kebijakan, serta meningkatkan transparansi di semua lini,” tambahnya.
Nilai AKIP Kota Cirebon pun meningkat menjadi 73,96, menandakan efektivitas kinerja pemerintah daerah semakin baik. Peningkatan ini tak lepas dari dukungan Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Bagian Organisasi yang berperan aktif membimbing perangkat daerah dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berbasis data.
Inspektur Daerah Kota Cirebon, Asep Gina Muharam, menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi semua pihak. Ia menekankan pentingnya menjadikan setiap rekomendasi hasil evaluasi sebagai peluang untuk memperbaiki kinerja.
“Inspektorat berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat pengawasan internal,” ujarnya.
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh ASN di Kota Cirebon agar terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan inovasi.
Dengan semangat reformasi digital, Pemkot Cirebon bertekad mewujudkan birokrasi yang responsif, profesional, dan dipercaya publik.
