FAKTACIREBON.ID – Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan pentingnya solusi terhadap bantuan pendidikan bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta di Kabupaten Cirebon.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Jabar, DPRD Kota Cirebon, PGSI Kota Cirebon, serta perwakilan sekolah swasta, yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
Audiensi ini membahas berbagai isu pendidikan, termasuk pernyataan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi, serta Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan Jabar terkait percepatan penyerahan ijazah bagi siswa yang telah lulus.
Sophi Zulfia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik, terutama bagi sekolah swasta yang belum mendapatkan bantuan pendidikan.
“Saat ini, belum ada bantuan pendidikan untuk lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Cirebon. Kami akan segera berkoordinasi agar bisa menemukan solusi terbaik,” ujar Sophi.
Sophi juga berharap bahwa setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada 20 Februari mendatang, langkah konkret dalam mencari solusi dapat segera terealisasi.
“Mudah-mudahan setelah pelantikan, pembahasan mengenai bantuan pendidikan bisa lebih efektif dan cepat terealisasi,” katanya.
Selain bantuan pendidikan, DPRD juga menerima banyak aduan dari masyarakat terkait percepatan penyerahan ijazah bagi alumni yang terkendala tunggakan.
Masalah ini tidak hanya dialami sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa tunggakan siswa menjadi salah satu kendala utama dalam penyerahan ijazah. Data PGSI Kota Cirebon mencatat bahwa total tunggakan siswa di Kota Cirebon mencapai Rp5 miliar, jumlah yang hampir sama dengan sekolah swasta di Kabupaten Cirebon.
Ketua PGSI Kota Cirebon, Dede Permana, menjelaskan bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. “Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP swasta saja, jumlah tunggakannya sekitar Rp5 miliar,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus membahas percepatan penyerahan ijazah dan bantuan pendidikan hingga ditemukan solusi yang tepat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, bisa mendapatkan haknya tanpa kendala administratif,” katanya.
Meskipun SE Disdik Jabar mengenai percepatan penyerahan ijazah lebih fokus pada sekolah negeri, dampaknya juga dirasakan oleh sekolah swasta.
Banyak alumni sekolah swasta yang mengharapkan agar ijazah mereka segera diserahkan tanpa terkendala permasalahan keuangan.
Dengan koordinasi yang baik antara DPRD, Disdik, serta pihak terkait lainnya, diharapkan solusi terbaik dapat segera ditemukan agar permasalahan pendidikan di Cirebon bisa terselesaikan dengan baik.
