FAKTACIREBON.ID – Dukung antikorupsi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menyatakan komitmennya dalam memperkuat sinergi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi tingkat Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sophi menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon siap menjadi garda depan dalam mendukung pencegahan praktik korupsi melalui pembenahan sistem, peningkatan pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
“Kami mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan daerah,” ungkap Sophi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut hadir dan mengingatkan bahwa korupsi terbagi menjadi dua bentuk, yakni korupsi kultural dan korupsi struktural. Korupsi kultural, menurutnya, terjadi ketika anggaran berjalan sesuai aturan namun tidak menghasilkan manfaat nyata untuk masyarakat.
Untuk itu, Dedi mendorong perbaikan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar mampu membendung korupsi kultural yang sudah mengakar. Korupsi struktural pun tak kalah serius, karena terjadi akibat sistem birokrasi yang belum optimal.
Senada dengan itu, Kepala BPKP Jawa Barat, Adi Germawan, menekankan pentingnya langkah preventif dibandingkan penindakan. Menurutnya, pencegahan adalah upaya terbaik dalam memerangi korupsi.
BPKP pun berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah melalui layanan assurance dan consulting untuk memperkuat integritas serta efektivitas pengelolaan anggaran.
“Permasalahan tata kelola terbagi pada tiga titik krusial, yaitu perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta rantai pasok (supply chain),” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengajak seluruh kepala daerah dan DPRD untuk meningkatkan komitmen antikorupsi lebih tinggi dari waktu ke waktu.
“KPK hadir tidak hanya untuk menindak, tetapi juga mengawal proses pencegahan di daerah,” ujarnya.
Rapat ini ditutup dengan penandatanganan MoU komitmen bersama serta foto bersama seluruh pimpinan daerah dan DPRD se-Jawa Barat sebagai simbol sinergi antikorupsi.
