FAKTACIREBON.ID – DPRD Kabupaten Cirebon menunjukkan kepedulian nyata terhadap isu ketenagakerjaan dengan membuka dialog bersama Aliansi Buruh Cirebon. Ketua DPRD Sophi Zulfia menegaskan, lembaganya akan menggunakan fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran untuk memastikan kesejahteraan buruh.
Menurut Sophi, berbagai persoalan klasik seperti rendahnya gaji, aturan jam kerja yang diabaikan, serta lemahnya perlindungan jaminan sosial, harus segera mendapat solusi. Ia mengingatkan, gotong royong semua pihak sangat diperlukan agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada buruh.
Wakil Ketua DPRD Raden Hasan Basori turut menekankan pentingnya forum komunikasi berkelanjutan. Ia menyebut audiensi tidak boleh berhenti pada satu kali pertemuan, melainkan harus menjadi jembatan aspirasi yang rutin agar DPRD dapat menyusun kebijakan tepat sasaran.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Buruh, Asep, menyampaikan tuntutan utama para pekerja. Ia menyoroti pentingnya upah layak sesuai KHL, jam kerja manusiawi sesuai undang-undang, serta jaminan sosial BPJS yang wajib dipenuhi perusahaan. Buruh berharap DPRD mengawasi ketat pelaksanaannya.
Aliansi Buruh juga menyatakan mendukung iklim investasi di Kabupaten Cirebon, dengan catatan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama. Menurut Asep, investasi yang berkelanjutan hanya bisa terwujud bila hak buruh terlindungi dengan baik.
DPRD menyambut positif masukan tersebut dengan komitmen memperjuangkan pembentukan Perda pro-buruh, melakukan evaluasi lapangan, hingga mengeluarkan rekomendasi resmi dari kunjungan kerja. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan transparan.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara buruh dan pemerintah daerah. Dengan dukungan DPRD, buruh optimis akan tercipta iklim kerja sehat, adil, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
