FAKTACIREBON.ID – Anggaran infrastruktur Cirebon menjadi sorotan utama DPRD Kabupaten Cirebon yang mendesak agar alokasi belanja daerah lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Ketua DPRD Sophi Zulfia menilai, perbaikan jalan yang rusak harus menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD 2026 mendatang.
Dari hasil kajian yang dilakukan DPRD, diketahui total belanja daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) mencapai Rp 4,39 triliun. Namun, dari angka tersebut, hanya sekitar Rp 170 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Menurut DPRD, jumlah tersebut jauh dari angka ideal.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD pada 4 Agustus 2025 lalu, Sophi menyampaikan pentingnya menyesuaikan rencana anggaran dengan realita kebutuhan masyarakat. Ia menyarankan agar anggaran infrastruktur jalan minimal ditetapkan sebesar Rp 300 miliar.
“Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan dan perekonomian warga,” ujar Sophi tegas. Ia juga menambahkan bahwa selama kegiatan reses dan kunjungan lapangan, aspirasi masyarakat dominan meminta perbaikan jalan.
DPRD Kabupaten Cirebon kini menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal aspirasi rakyat. Sophi mengungkapkan keprihatinan atas seringnya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan yang rusak parah di beberapa wilayah.
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Sophi berharap Pemkab dapat melakukan evaluasi terhadap pembiayaan kegiatan seremonial yang kurang prioritas agar dananya bisa dialihkan untuk pembangunan yang lebih strategis.
“Masyarakat sudah menyuarakan keinginan mereka dengan berbagai cara, bahkan melalui aksi unjuk rasa,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa uang negara adalah milik rakyat, sehingga penggunaannya wajib tepat sasaran.
Dengan dorongan dari DPRD, diharapkan APBD 2026 akan lebih aspiratif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.
