FAKTACIREBON.ID – Rencana pemekaran Cirebon Timur kembali mencuri perhatian publik setelah Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa langkah tersebut akan menjadi kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Jawa Barat di Pendopo Bupati, ia menyoroti ketimpangan pembangunan akibat luasnya wilayah Kabupaten Cirebon yang saat ini dihuni sekitar 2,4 juta penduduk.
Imron menyampaikan bahwa beban pembangunan yang ditanggung daerah dengan 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan itu semakin berat karena keterbatasan dukungan anggaran pusat.
“Melalui pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), diharapkan distribusi pembangunan menjadi lebih efektif,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya soal administrasi semata, tetapi juga melibatkan kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan kesinambungan pembangunan jangka panjang.
Imron menyambut baik kehadiran Komisi I DPRD Jabar sebagai bagian dari proses kajian objektif tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mengungkapkan bahwa skor kelayakan Cirebon Timur sebagai CDPOB baru mencapai 351 poin, sementara standar minimal berada di kisaran 400 hingga 500 poin.
“Aspek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus diprioritaskan. Jika indikator ini terpenuhi, pemekaran dapat segera berjalan,” ujarnya.
Menurut Ono, dukungan masyarakat dan kejelasan calon ibu kota menjadi kunci. “Kalau semua pihak sudah satu barisan, tidak ada alasan memperlambat.
Kekurangan indikator harus segera ditutup,” tambahnya. Sinergi erat antara pemerintah daerah dan DPRD dianggap menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
