FAKTACIREBON.ID – Kesehatan dan infrastruktur kembali menjadi sorotan utama dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (06/08/2025). Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kesehatan, DPRD menegaskan komitmennya memperjuangkan hak-hak dasar warga.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menekankan bahwa layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur wajib menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran. Ia menyoroti persoalan layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal, serta pelayanan RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled yang dinilai masih di bawah ekspektasi masyarakat.
Menurutnya, meskipun kedua rumah sakit tersebut dikelola pemerintah dan memiliki tenaga medis berstatus ASN, kualitas pelayanan belum mampu menyaingi fasilitas milik swasta. Sophi mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan manajemen rumah sakit daerah.
Kritik serupa juga datang dari anggota Banggar DPRD, Aan Setyawan. Ia menyayangkan kebijakan anggaran yang dinilai berisiko mengurangi jangkauan pelayanan BPJS. Aan menilai pelayanan kesehatan yang belum maksimal berpotensi menciptakan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
“Ada pasien BPJS yang hanya dirawat tiga hari lalu dipulangkan, padahal kondisinya belum pulih. Ini jelas merugikan rakyat,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat miskin yang belum tercakup program nasional.
Dinas Kesehatan, lanjut Eni, juga terus mengupayakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang. Mulai dari penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan cakupan imunisasi, hingga pengendalian penyakit menular dan tidak menular seperti TBC, HIV, hipertensi, dan diabetes.
Ia menambahkan bahwa seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan ke depan. Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemkab sangat penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang berkeadilan.
DPRD berharap seluruh program yang diusulkan dapat direalisasikan secara konkret oleh Dinas Kesehatan, sehingga masyarakat merasakan langsung dampaknya. Dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, pelayanan publik di Cirebon diharapkan makin berkualitas dan merata.
