FAKTACIREBON.ID – Transportasi Kabupaten Cirebon menjadi sorotan utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 yang digelar oleh Badan Anggaran DPRD, Selasa (5/8/2025). Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan pentingnya perencanaan matang oleh Dinas Perhubungan agar mampu menjawab kebutuhan konektivitas dan keselamatan transportasi masyarakat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Raden Hasan Basori, sektor transportasi harus diperlakukan sebagai pilar utama dalam pelayanan publik. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur perhubungan mesti ditempatkan dalam daftar prioritas utama anggaran. “Kita ingin konektivitas antarwilayah di Cirebon semakin baik, dan keselamatan lalu lintas terjamin,” ujarnya.
Dorongan kuat agar Dishub lebih serius dalam merancang program pembangunan juga datang dari Wakil Ketua DPRD lainnya, Teguh Rusiana Merdeka. Ia menyebutkan bahwa semua program harus sesuai dengan visi pembangunan daerah. “Sinkronisasi antara Dishub dan rencana pembangunan kabupaten sangat penting agar programnya tidak hanya seremonial,” kata Teguh.
Kritik membangun dari legislatif ini diharapkan dapat memacu sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih modern, aman, dan berkelanjutan. DPRD menilai alokasi anggaran tahun 2026 harus diarahkan pada solusi konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dishub Kabupaten Cirebon juga diminta untuk mengedepankan perencanaan berbasis kebutuhan riil warga, khususnya dalam hal aksesibilitas dan transportasi publik. DPRD berharap, anggaran 2026 menjadi momentum memperkuat sektor transportasi sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat.
Sinergi antarlembaga dan keberpihakan pada pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan transportasi berkualitas. DPRD pun siap mengawal realisasi kebijakan ini agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
