FAKTACIREBON.ID – Ribuan tenaga honorer dari kategori R2 dan R3 di Kabupaten Cirebon menggelar aksi damai menuntut kejelasan status kepegawaian mereka. Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Cirebon pada Rabu (30/4/2025), dengan semangat dan tertib.
Koordinator aksi, Anton, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi yang selama ini belum mendapat kepastian. “Kami ingin tahu ke mana arah kebijakan terhadap nasib kami. Sudah bertahun-tahun mengabdi, namun belum ada kejelasan status,” ujarnya.
Para honorer membawa tiga tuntutan utama, yakni kepastian status kepegawaian, kejelasan formasi ASN yang tersisa, dan permintaan upah layak sesuai UMK Kabupaten Cirebon.
DPRD Kabupaten Cirebon merespons dengan penuh empati dan mendukung perjuangan tenaga honorer. Ketua DPRD, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal dan mencarikan solusi terbaik bersama perangkat daerah lainnya.
Ia menyebut bahwa status paruh waktu bukan akhir dari perjuangan, dan pihaknya mendorong agar status tersebut disertai peningkatan kesejahteraan dan batas waktu maksimal satu tahun.
Jumlah tenaga honorer yang berpotensi masih berstatus paruh waktu mencapai 1.656 orang. Mereka tersebar di berbagai instansi dan telah lama menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Sophi menjelaskan, “Kami sudah berkoordinasi dengan Sekda, BKAD, dan DKPSDM untuk membahas solusi yang manusiawi, transparan, dan berpihak pada tenaga honorer.”
Anton menambahkan, jika memang tidak langsung diangkat sebagai ASN, para honorer berharap adanya transisi yang jelas dan tetap memperhatikan hak-hak mereka, termasuk upah yang sesuai standar regional.
DPRD juga menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang tertib dan damai, sebagai wujud kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Langkah ini menjadi titik terang dan harapan baru bagi ribuan honorer di Kabupaten Cirebon, bahwa aspirasi mereka tak lagi diabaikan. Pemerintah daerah pun diminta bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pengangkatan dan regulasi yang adil.
