FAKTACIREBON.ID – Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon bersama Pemkab mengadakan rapat strategis pada Jumat (17/1/2025) untuk membahas program Universal Health Coverage (UHC).
Fokus utama rapat adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, dengan capaian UHC di Kabupaten Cirebon yang telah mencapai 99,63%.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyoroti bahwa akurasi data peserta BPJS menjadi salah satu kendala terbesar.
Data menunjukkan sekitar 97.000 peserta PBPU Badan Usaha dan 201.000 peserta mandiri tercatat tidak aktif.
“Kami menemukan bahwa banyak peserta terdaftar yang sudah meninggal atau pindah domisili. Hal ini terjadi karena kurangnya dokumen akta kematian,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya percepatan pemadanan data oleh Disdukcapil untuk memastikan efisiensi anggaran.
Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi tantangan lain. Tunggakan pembayaran sebesar Rp 7 miliar dan belum cairnya anggaran dari provinsi menghambat pembiayaan peserta bantuan iuran (PBI) melalui APBD.
DPRD mendorong Pemkab untuk segera melobi BPJS Pusat dan Kementerian Sosial guna meningkatkan kuota PBI dari APBN.
“Kolaborasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi kendala anggaran ini,” ujar Sophi Zulfia.
DPRD juga mendorong edukasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama.
Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya pengobatan di rumah sakit dan mengurangi beban RSUD.
“Surat edaran kepada para kuwu perlu segera diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” tambahnya.
Baznas Kabupaten Cirebon juga menjadi perhatian DPRD sebagai alternatif pembiayaan kesehatan.
Dengan anggaran konsumtif Rp 330 juta dan produktif Rp 3,43 miliar, Baznas dapat memberikan bantuan darurat selama SOP yang jelas diterapkan.
“Kami juga ingin mengoptimalkan kontribusi CSR perusahaan swasta untuk mendukung program kesehatan masyarakat,” ujar Sophi.
Ia memberikan contoh peran aktif BUMD dan Bank BJB yang telah mendukung program kesehatan sebelumnya.
Sophi menegaskan, keberhasilan UHC membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk DPRD, Pemkab, BPJS, Baznas, dan sektor swasta.
“Kami akan terus mendukung langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas,” tutupnya.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Kabupaten Cirebon optimis mampu mengatasi kendala yang ada dan memperkuat program layanan kesehatan bagi warganya.
